News Pelaihari – Kabar bahagia datang dari dunia pendidikan Kabupaten Tanah Laut (Tanahlaut), Kalimantan Selatan, setelah puluhan guru honorer akhirnya resmi diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Oktober 2025.
Momen tersebut menjadi hari bersejarah bagi para guru yang telah bertahun-tahun mengabdi tanpa kepastian status kepegawaian.
Sebagian besar dari mereka telah mengajar sejak awal tahun 2010-an dengan gaji seadanya dan kondisi sekolah yang terbatas. Kini, setelah perjuangan panjang, status PPPK paruh waktu memberikan mereka rasa aman dan penghargaan atas dedikasi di bidang pendidikan.
Baca Juga : Ribuan SK PPPK Paruh Waktu di Pemkab Tanahlaut Diserahkan, Pertama dan Terbanyak Se-Kalimantan
Salah satu guru penerima SK, Siti Rahmawati (40), tak kuasa menahan tangis bahagia saat prosesi penyerahan surat keputusan.
“Saya sudah 13 tahun mengajar tanpa status tetap. Kadang hampir menyerah, tapi hari ini Allah kabulkan doa kami. Terima kasih kepada pemerintah daerah yang peduli,” ujarnya haru.
Langkah Pemerintah Tanahlaut Tingkatkan Kesejahteraan Pendidik
Bupati Tanahlaut, HM Sukamta, menyampaikan bahwa pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memperkuat kualitas pendidikan di daerah.
Ia menegaskan bahwa meskipun berstatus paruh waktu, guru PPPK akan mendapatkan hak perlindungan sosial, tunjangan, dan pelatihan kompetensi yang lebih baik dari sebelumnya.
“Para guru honorer adalah garda terdepan dalam mencerdaskan generasi muda. Pemerintah hadir untuk memastikan mereka mendapatkan kepastian karier dan penghargaan yang layak,” tegas Sukamta dalam sambutannya di Aula Kantor Bupati, Rabu (8/10/2025).
Menurutnya, program PPPK paruh waktu juga menjadi langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran dan formasi ASN. Pemkab Tanahlaut tetap berkomitmen mengajukan tambahan formasi penuh waktu pada tahun anggaran 2026.
Apresiasi DPRD dan Harapan bagi Dunia Pendidikan
Ketua DPRD Tanahlaut, H. Rahmadi, turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah memperjuangkan nasib para guru honorer. Ia menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan semangat dan loyalitas tenaga pendidik, terutama di daerah pedalaman.
“Selama ini banyak sekolah di desa hanya bergantung pada guru honorer. Dengan status PPPK paruh waktu, mereka kini punya motivasi lebih untuk meningkatkan mutu pembelajaran,” ujarnya.
Rahmadi juga mendorong agar program serupa diperluas untuk tenaga administrasi sekolah dan operator yang turut menopang sistem pendidikan di Tanahlaut. DPRD berjanji akan mengawal alokasi anggaran pendidikan agar peningkatan kesejahteraan guru bisa berkelanjutan.
Semangat Baru bagi Guru di Tanahlaut
Bagi para guru yang baru diangkat, status PPPK paruh waktu bukan sekadar peningkatan finansial, tetapi juga bentuk pengakuan atas pengabdian mereka selama ini. Pemerintah daerah berencana melakukan pelatihan digital dan kurikulum merdeka belajar agar para pendidik lebih siap menghadapi tantangan pendidikan modern.
“Kami akan terus mengajar dengan semangat baru. Setelah belasan tahun berjuang, akhirnya ada kepastian yang kami tunggu,” kata Siti sambil tersenyum.
Dengan langkah ini, Kabupaten Tanahlaut menegaskan komitmennya untuk membangun pendidikan yang lebih kuat, berkeadilan, dan menempatkan guru sebagai ujung tombak kemajuan daerah.
