News Pelaihari — Polemik pergantian antar waktu (PAW) di tubuh Partai Golkar Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut (Tala), semakin memanas. Musdalifah, salah satu politisi yang merasa dirugikan oleh usulan PAW tersebut, akhirnya angkat bicara dengan didampingi kuasa hukumnya. Dalam keterangannya, ia menegaskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tala tidak gegabah memproses usulan yang dinilainya tidak sah dan berpotensi melanggar aturan.
Musdalifah menilai bahwa keputusan internal partai yang mengusulkan PAW harus didasarkan pada mekanisme hukum yang jelas dan sesuai regulasi. Ia mengingatkan KPU Tala agar tetap berpegang teguh pada aturan perundang-undangan, bukan sekadar menerima usulan dari pihak tertentu.
Baca Juga : Ketua Kwarda Kalsel Lantik Mabicab, Kwarcab, dan LPK Pramuka Tabalong 2025–2030
Latar Belakang Usulan PAW
PAW merupakan mekanisme yang sah dalam sistem politik Indonesia ketika seorang anggota legislatif berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Namun, dalam kasus di Golkar Pelaihari, Musdalifah menilai ada indikasi ketidakadilan dalam proses pengusulan nama pengganti.
Menurut pengacaranya, prosedur pengajuan PAW seharusnya melewati rapat pleno partai yang sah serta disetujui oleh pimpinan di tingkat provinsi hingga pusat. Jika salah satu tahapan tidak dijalankan, maka usulan tersebut bisa dianggap cacat hukum.
Peringatan untuk KPU Tala
Dalam pernyataannya, Musdalifah bersama tim kuasa hukum menegaskan bahwa KPU Tala sebagai lembaga penyelenggara pemilu harus menjaga netralitas dan tidak terjebak dalam konflik internal partai.
“KPU tidak boleh hanya menjadi stempel keputusan politik yang bermasalah. Mereka wajib memastikan setiap usulan PAW memenuhi persyaratan hukum agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan,” tegas kuasa hukum Musdalifah.
Reaksi Publik dan Pengamat Politik
Kasus ini sontak menjadi perhatian publik Tanah Laut, terutama karena menyangkut kredibilitas partai politik besar seperti Golkar. Beberapa pengamat politik menilai bahwa perselisihan internal ini mencerminkan lemahnya konsolidasi di tingkat daerah, yang pada akhirnya bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap partai.
Pengamat juga menekankan bahwa KPU harus ekstra hati-hati. Jika mereka terburu-buru mengesahkan PAW yang bermasalah, bukan tidak mungkin kasus ini berlanjut hingga ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini akan semakin memperpanjang konflik dan berpotensi mengganggu stabilitas politik lokal.
Harapan dan Penutup
Musdalifah berharap agar suara dan keberatannya dapat didengar oleh KPU Tala. Ia juga menegaskan bahwa perjuangannya bukan semata demi kursi legislatif, melainkan demi menjaga marwah demokrasi dan keadilan bagi semua pihak.
Kasus PAW Golkar Pelaihari ini menjadi cermin bahwa transparansi, kepatuhan terhadap aturan, serta kehati-hatian lembaga penyelenggara pemilu sangat diperlukan agar proses demokrasi berjalan sehat dan tidak menciderai hak politik seseorang.
Dengan dinamika politik yang terus berkembang, masyarakat Tanah Laut kini menunggu sikap tegas KPU dalam merespons peringatan ini. Apakah mereka akan memproses usulan PAW sesuai permintaan partai, atau memilih menunda hingga semua prosedur terpenuhi secara sah?
